“Kami yang di daerah ini cuma mengikuti kebijakan ‘pusat’. Kami siap bila mereka sudah siap. Kalau memang diberlakukan 15 Juli 2013, apa yang harus kami siapkan. Sampai saat ini kami belum tahu yang harus dilakukan,” kata Sekretaris Disdik Kalsel, Amka di Banjarmasin, kemarin.
Dengan nada agak jengkel, Amka juga mempertanyakan kebijakan Kemendikbud yang memilih terlebih dulu menyampaikan ke publik, sementara institusi seperti Disdik tidak mendapat pemberitahuan atau petunjuk resmi.
“Kenapa institusi tidak dapat kabar. Kami sangat menunggu. Ini malah gembor-gembor ke publik terus, ke Disdik provinsi belum. Bagaimana kami harus melanjutkan ke tingkat kabupaten/kota. Seharusnya kami dipanggil, diarahkan, diberi penegasan atau diberi sosialisasi. Kemendikbud seharusnya intensif melakukan koordinasi dengan Disdik provinsi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana di daerah,” kata Amka.
Kebingungan juga diperlihatkan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Dasar Banjarmasin, Ismail. Dia mengatakan, banyak ketidakjelasan terkait rencana pelaksanaan kurikulum 2013.
“Semuanya serbatidak jelas. Sejak pertama, katanya kurikulum baru untuk sekolah berakreditasi A, kemudian berubah menjadi 10 persen saja. Informasi terakhir 5 persen. Seperti uji coba. Siswa itu bukan kelinci percobaan,” tegas dia.
Ismail pun menuding rencana penggunaan buku pedoman yang tiap tahun berganti, sebagai bentuk pemborosan. Seharusnya buku pegangan atau buku paket bersifat berkelanjutan. Bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk siswa pada tahun berikutnya. “Kalau setiap tahun berubah, kayak uji coba saja. Itu juga pemborosan,” ujarnya.
Lain lagi Kepala SDN Kuripan 2 Banjarmasin, Zaenal Abidin. Dia mengatakan tidak bisa banyak mengomentari rencana pemberlakuan kurikulum baru tersebut. Pasalnya, meski kabarnya SDN 2 Kuripan termasuk sekolah yang awal menerapkan Kurikulum 2013, tetapi belum ada pelatihan untuk para guru.
Menyinggung soal buku, dia juga mengaku bingung karena belum ada penjelasan resmi.Namun, biasanya pegangan digunakan seterusnya, beda dengan lembar kerja siswa (LKS) yang berisi kesimpulan mata pelajaran tertentu dan memang diperuntukkan bagi siswa untuk mengerjakan soal.
“Saya juga belum dapat gambarannya seperti apa. Di website juga tidak ada. Kalau ditunjuk, guru belum ada yang dilatih. Tidak bisa berkomentar banyak,” ujarnya.
Sikap serupa diperlihatkan salah satu orangtua SD Pengambangan 9 Banjarmasin, Yani. Dia mengaku kesimpangsiuran informasi tentang Kurikulum 2013 membuat khawatir tidak maksimalnya proses pembelajaran di sekolah.
“Juga soal buku yang katanya berganti tiap tahun, jelas itu membebani kami. Banyak betul uang yang dihamburkan untuk kurikulum baru. Padahal di sekolah pinggiran masih ada yang hanya pakai sandal,” kata Yani.
Dalam rilisnya, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Ramon Mohandas menyatakan buku pedoman itu akan dicetak pemerintah dan dibagi gratis ke anak didik.
Dijelaskan Ramon, buku pelajaran murid SD mencakup LKS sehingga harus berganti tiap tahun. “Masyarakat yang ingin memantau implementasi pelaksanaan kurikulum dapat mengaksesnya secara online melalui laman kurikulum.kemdikbud.go.id,” ujar dia.
Sementara Wakil Mendikbud Musliar Kasim mengatakan sasaran implementasi Kurikulum 2013 adalah 6.325 sekolah untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di 295 kabupaten/kota.
Dia juga mengungkapkan anggaran implementasi Kurikulum 2013 sebanyak Rp 829 miliar. Adapun kriteria sekolah sasaran, adalah kesiapan sekolah yang ditandai akreditasinya dan sekolah eks RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional).
“Diutamakan sekolah akreditasi A, tetapi untuk menjangkau dan proporsional diambil akreditasi B,” katanya.
Mengenai pelatihan bagi para guru, Musliar mengatakan akan dilakukan secara bertahap mulai dari instruktur nasional, guru inti, hingga guru sasaran. Pelatihan instruktur nasional pada 24 Juni 2013 mendatang.
“Untuk guru sasaran, akan dilakukan saat liburan supaya tidak mengganggu aktivitas sekolah,” tegas Musliar. (kur/dia)
0 komentar